BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Istilah ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία – (dēmokratía) "kekuasaan rakyat” yang dibentuk dari kata δῆμος (dêmos) "rakyat" dan κράτος (Kratos) "kekuasaan", merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM.
Demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang.
Demokrasi juga bisa diartikan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik dimana kekuasaan pemerintahan berasal da pemerintahan berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.
Dalam dewasa ini ternyata masih banyak pelanggaran – pelanggaran yang dilakuka oleh pemerintah atau masyarakat ,memang dalam kaitan ini indonesi suda merdeka selam 56 tahun tetapi dalam kesadaran demokrasi masih jauh dari penilaian bagus.sebagai contoh adalah pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).
Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan dalam memilih secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).
1.2 Tujuan
Tujuan dari makalah ini adalah :
1. Sebagai bahan dalam disusi kelas
2. Memaparkan masalah-masalah yang timbul yang diakibatkan penyimpangan dari nilai- nilai demokrasi dalam kehidupa sehari-hari.
3. Memaparkan sejumlah sumber hukum yang menjadi landasan demokrasi
4. Memaparkan cara dalam membudayakan demokrasi di indonesia .
1.3 Rumusan Masalah
Dalam penyusunan makala niada beberapa masala yang dapat ditarik sebagai sesuatu yang patut untuk menjadi pembahasan pembahasan adapun masalah yang ditinjau dan dianalisis adalah antar lain :
1. Apa yang dimaksuk dengan demokrasi ?
2. Bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia ?
3.Apa saja dasar – dasar demokrasi ?
4. Apa saja pelanggaran nilai- nilai demokrasi di Indonesia ?
5. Bagaimana cara membudayakan demokrasi di Indonesia ?
1.4 Batasan Masalah
Karena banyaknya permasalahan-permasalahan yang timbul, maka makalah ini hanya akan membahas tentang pentingnya pembudayaan demokrasi dalam bermasyarakat baik itu dalam keluarga maupun masyarakat, berbangsa dan bernegara.
1.5 Sistematika Penulisan
Agar makalah ini dapat dipahami pembaca, maka penulis membuat sistematika penulisan makalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pendahuluan berisikan latar belakang mengenai pengertian demokrasi, identifikasi masalah yang ditimbulkan oleh pelanggara terhadap nilai-nilai demokrasi, tujuan dibuatnya makalah, pembatasan masalah, dan sistematika penulisan.
BAB II TEORI BUDAYA DEMOKRASI
Teori Budanya Demokrasi berisikan pengertian demokrasi, landasan-landasan demokrasi, sejarah perkembangan demokrasi dan penerapan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.
BAB III KESIMPULAN dan SARAN
Kesimpulan dan saran merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta saran-saran.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Teori Demokrasi
2.1 Pengertian Demokrasi
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
2.1.1 Menurut Internasional Commision of Jurits
Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyar dimana kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan di jalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan yang bebas. Jadi, yang di utamakan dalam pemerintahan demokrasi adalah rakyat.
2.1.2 Menurut Lincoln
Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the people).
2.1.3 Menurut C.F Strong
Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.
2.2 Landasan-landasan Demokrasi Di Indonesia
2.2.1 Pembukaan UUD 1945
1. Alinea pertama
Kemerdekaan ialah hak segala bangsa.
2. Alinea kedua
Mengantarkan rakyat Indonesia kepintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
3. Alinea ketiga
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dan kebangsaaan yang bebas.
4. Alinea keempat
Melindungi segenap bangsa.
2.2.2 Batang Tubuh UUD 1945
1. Pasal 1 ayat 2
Kedaulatan adalah ditangan rakyat.
2. Pasal 2
Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Pasal 6
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
4. Pasal 24 dan Pasal 25
Peradilan yang merdeka.
5. Pasal 27 ayat 1
Persamaan kedudukan di dalam hukum.
6. Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
2.2.3 Lain-lain
1. Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi
2. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM
2.3 Pelanggaran Nilai- Nilai Demokrasi
Dalam pelaksanaan demokras banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah ataupun masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi baik di dalam kehidupan sehari-hari di keluarga maupun masyarakat dan pemerintahan.
Permasalahn yang muncul diantaranya yaitu:
- Kurangnya Kesadaran pluralisme Indonesia
- Belum tegaknya supermasi hukum.
- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasnyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.
- Tidak adanya kehidupan berpartisipasi dalam kehidupan bersama (musyawarah untuk mencapai mufakat)
2.4 Sejarah dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia
a. Periode 1945-1959
Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan. Namun demikian , model demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia.lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktekkan demokrasi model barat ini telah member peluang sengat bear kepada partai – partai politik untuk mendominasi kehidupan sosial politik.
b. Periode 1959-1965 dengan UUD 1945
Periode ini di kenal dengan sebutan Demokrasi terpimpin . Ciri – cirri demokrasi ini adalah dominasi poitik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara (ABRI) dalam panggung politik nasional. Hal ini disebabkan oleh adanya Dekrit presiden 5 juli 1959 sebagai usaha untuk mencapai jalan keluar dari kebutuntuan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat.
Kepemimpinan presiden tanpa batas ini terbukti melahirkan tindakan dan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan – ketentuan undang – undang dasar negara
c. Periode 1966-1998 dengan UUD 1945)
Periode ini merupakan masa pemerintahan presiden soeharto dengan orde barunya. Sebutan orde baru merupakan kritik terhadap periode sebelumnya, Orde lama. Orde Baru,sebagaimanadinyatakan oleh pendukungnya, adalah upaya untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap undang – undang Dasar 1945 yang terjadi dalam masa Demokrasi Terpimpin.Seiring dengan pengantian kepemimpinan nasional, Demokrasi terpimpin ala Presiden Soeharto telah diganti oleh elit Orde Baru dengan Demokrasi Pancasila.
d. Periode 1998- sekarang UUD 1945
Periode ini sering kali disebut dengan istilah periode paska-Orde Baru.Periode ini erat hubungannya dengan gerakan revormasi yang menurut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekwen.
2.5 Cara Membudayakan Demokrasi Di Indonesia
Dalam membudayakan demokrasi tidak bisa secara langsung terlebih terkesan denagan kekerasan atau pemaksaan ,adapun cara-cara yang bias digunakan adalah :
1. Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan dapat menjadi salah satu factor strategis pendemokrasian bangsa Indonesia,khususnya dikalangan muda.Pendidikan yang dimaksud adalah model pendidikan yang berorientasi pembangunan karakter bangsa melalui pembelajaran yang menjadikan subjek pembelajaran melalui cara-cara pembelajaran yang demokratis partisipatf,kritis,kreatif dan menantang aktualisasi diri mereka.
2. Penciptaan tiga unsur demokrasi
Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tatanan kehidupan kenegaraan, pemerintahan, ekonomi, social dan politik sangat bergantung kepada keberadaan dan peran yang dijalankan oleh unsur- unsure penompang tegaknya demokrasi antara lain :
1. Negara hukum
Negara hukum berarti bahwa Negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peadilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan hak asasi manusia
2. Masyarakat madani
Masyarakat madani yaitu masyarakat dengan ciri – ciri yang terbuka, bebas dari dominasi dan tekanan negara. Masyarakat madani merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi.
Masyarakat madani mensyaratkan adanya keterlibatan warga negara melalui asosiasi – asosiasi social. Keterlibatan warga Negara melalui asosiasi – asosiasi memungkinkan tumbuhnya sikap terbuka , percaya, dan toleran antar individu dan kelompok yang berbeda
3. Aliansi kelompok Strategis
Kolompok berikutnya yang dapat mendukung tegaknya demokrasi adalah adanya aliansi kelompok strategis yang terdiri dari partai politik , elompok gerakan dan kelompok penekan atau kepentingan termasuk didalamnya pers yang bebas dan bertanggung jawab
BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
3.1 Kesimpulan
Dari pengalaman masa lalu bangsa kita, kelihatan bahwa demokrasi belum membudaya. Kita memang telah menganut demokrsai dan bahkan telah di praktekan baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan bebangsa dan bernegara. Akan tetapi, kita belum membudanyakannya.
Membudaya berarti telah menjadi kebiasaan yang mendarah daging. Mengatakan “Demokrasi telah menjadi budaya” berarti penghayatan nilai-nilai demokrasi telah menjadi kebiasaan yang mendarah daging di antara warga negara. Dengan kata lain, demokrasi telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari kehidupanya. Seluruh kehidupanya diwarnai oleh nilai-nilai demokrasi.
Namun, itu belum terjadi. Di media massa kita sering mendengar betapa sering warga negara, bahkan pemerintah itu sendiri, melanggar nilai-nilai demokrasi. Orang-orang kurang menghargai kebabasan orang lain, kurang menghargai perbedaan, supremasi hukum kurang ditegakan, kesamaan kurang di praktekan, partisipasi warga negara atau orang perorang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan pilitik belum maksimal, musyawarah kurang dipakai sebagai cara untuk merencanakan suatu program atau mengatasi suatu masalah bersama, dan seterusnya. Bahkan dalam keluarga dan masyarakat kita sendiri, nilai-nilai demokrasi itu kurang di praktekan.
3.2 Saran
Mewujudkan budaya demokrasi memang tidak mudah. Perlu ada usaha dari semua warga negara. Yang paling utama, tentu saja, adalah:
1. Adanya niat untuk memahami nilai-nilai demokrasi.
2. Mempraktekanya secara terus menerus, atau membiasakannya.
Memahami nilai-nilai demokrasi memerlukan pemberlajaran, yaitu belajar dari pengalaman negara-negara yang telah mewujudkan budaya demokrasi dengan lebih baik dibandingkan kita. Dalam usaha mempraktekan budaya demokrasi, kita kadang-kadang mengalami kegagalan disana-sini, tetapi itu tidak mengendurkan niat kita untuk terus berusaha memperbaikinya dari hari kehari. Suatu hari nanti, kita berharap bahwa demokrasi telah benar-benar membudaya di tanah air kita, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
DAFTAR PUSTAKA
“http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi“
http://nursetiawanti.wordpress.com/2008/06/04/makalah-demokrasi/
KumalaSari, Kokom.2007”Pendidikan Pancasila”Bandung:Lentera Cendikia
Ubaidillah,Rozak Abdul,dkk.2006”Demokrasi Hak Asasi ManusiaDan Masyarakat Madani”Jakarta:ICCE
Budiyanto.2004”Kewarganegaraan Untuk SMA Kelas II”Jakarta:Erlangga
Entri Populer
-
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Istilah ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία – (dēmokratía) "kekuasaan rakyat” yang dibentuk ...
-
CONTOH SURAT LAMARAN PEKERJAAN Lamongan, 22 juni 2010 Hal : Lamaran pekerjaan Lampiran : Satu set Kepada Yth. Kepala SMA Negeri 1 Surabaya ...
-
I. IDENTITAS DIRI Nama : MUHAMMAD ADIM Tempat Tanggal Lahir : lamongan, 29 oktober 1992 Jenis Kelamin : Laki-laki Status Marital : B...